Skip to content
Home » Daftar Nomor Porsi Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia

Daftar Nomor Porsi Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia

Jamaah haji adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji ke Tanah Suci, yaitu Mekkah dan Madinah. Untuk melakukan perjalanan haji, setiap jamaah diberi nomor porsi keberangkatan yang menentukan urutan keberangkatan jamaah tersebut. Berikut adalah daftar nomor porsi keberangkatan jamaah haji Indonesia.

Apa Itu Nomor Porsi Keberangkatan?

Nomor porsi keberangkatan adalah nomor yang diberikan kepada setiap jamaah haji yang mendaftar untuk melakukan perjalanan haji. Nomor porsi ini menentukan urutan keberangkatan jamaah haji tersebut. Jamaah yang memiliki nomor porsi keberangkatan yang rendah akan berangkat lebih awal dibandingkan dengan jamaah yang memiliki nomor porsi keberangkatan yang tinggi.

Daftar Nomor Porsi Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia

Setiap tahun, Kementerian Agama Republik Indonesia akan merilis daftar nomor porsi keberangkatan jamaah haji. Daftar nomor ini biasanya diumumkan pada bulan-bulan sebelum musim haji dimulai. Berikut adalah daftar nomor porsi keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021:

1 - 52515
52657 - 59674
59855 - 64276
64499 - 71196
71364 - 80590
81017 - 88973
89196 - 97524
97789 - 104767
104822 - 110953
111034 - 116432
116500 - 122440
122508 - 129715
129768 - 136858
137035 - 144039
144211 - 150979
151066 - 157744
157885 - 164539
164617 - 171197

Jamaah yang memiliki nomor porsi keberangkatan antara 1-52515 akan berangkat pada gelombang pertama. Sedangkan jamaah yang memiliki nomor porsi keberangkatan antara 164617-171197 akan berangkat pada gelombang terakhir.

Kesimpulan

Itulah daftar nomor porsi keberangkatan jamaah haji Indonesia. Sebagai jamaah haji, sangat penting untuk mengetahui nomor porsi keberangkatan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Pastikan untuk memeriksa kembali nomor porsi keberangkatan saat waktu keberangkatan semakin dekat. Selamat menunaikan ibadah haji!

BACA JUGA:   Proses Pendaftaran Haji Reguler Kementerian Dalam Negeri