Skip to content
Home » Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji: Tiga Kewajiban Utama Pemerintah

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji: Tiga Kewajiban Utama Pemerintah

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji: Tiga Kewajiban Utama Pemerintah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga tidak heran jika menjadi salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji ke Makkah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berbicara mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum utama dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama yang harus mereka penuhi, antara lain:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Haji secara Terpadu

Kewajiban pertama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah menyelenggarakan pelayanan haji secara terpadu. Artinya, pemerintah harus memastikan seluruh aspek terkait keberangkatan jamaah haji, mulai dari pendaftaran, pembuatan paspor, keberangkatan dari daerah masing-masing, hingga tiba di Arab Saudi dan saat kembali ke Indonesia, terintegrasi dengan baik dan tertata dengan rapi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai dan memenuhi standar internasional untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jamaah haji terjaga.

2. Menjaga Makkah dan Madinah sebagai Tempat Suci Umat Islam yang Ilahi dan Historis

Tugas kedua pemerintah dalam undang-undang ini adalah menjaga Makkah dan Madinah sebagai tempat suci bagi umat Islam yang memiliki nilai historis yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara melarang segala jenis aktivitas yang dapat merusak atau merusak DNA budaya kota suci tersebut.

BACA JUGA:   Daftar Haji Bogor 2019: Panduan Lengkap untuk Calon Jemaah Haji

Keamanan dan kebersihan dua kota suci itu harus dijaga dengan baik, serta adanya tindakan pencegahan dan penanganan terhadap segala jenis aktifitas yang berpotensi merusak kota suci, baik oleh para penduduk setempat maupun oleh jamaah haji yang datang.

3. Memperjuangkan Kesejahteraan Jamaah Haji

Tugas dan kewajiban ketiga pemerintah adalah memperjuangkan kesejahteraan jamaah haji mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji serta memberikan perlindungan hukum bagi para jamaah haji yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga harus berupaya melindungi jamaah haji dari segala jenis penipuan yang bisa merugikan mereka. Pemerintah harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan ini.

Kesimpulan

Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji memberikan isyarat mengenai bagaimana penyelenggaraan haji yang baik dan benar. Ada tiga kewajiban utama pemerintah dalam melaksanakan tugas ini, sebagai berikut: menyelenggarakan pelayanan haji secara terpadu, menjaga Makkah dan Madinah sebagai tempat suci, dan memperjuangkan kesejahteraan jamaah haji. Semoga dengan adanya undang-undang tersebut, kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik dan lancar di masa yang akan datang.