Penyelenggaraan ibadah haji adalah salah satu kewajiban bagi umat Muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji agar dapat berjalan lancar dan aman. UU yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji adalah UU No. 13 Tahun 2008.
Berikut ini akan dijelaskan lebih detail mengenai UU yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji tersebut.
Pendahuluan
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji.
Definisi
Dalam UU No. 13 Tahun 2008, terdapat beberapa definisi yang perlu diketahui, diantaranya:
- Haji adalah ibadah yang dilakukan setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat ke Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah.
- Jamaah Haji adalah orang yang melakukan ibadah haji.
- Mitra Perjalanan Ibadah Haji adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji.
- PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) adalah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Pelaksanaan Ibadah Haji
Dalam UU No. 13 Tahun 2008, diatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jamaah. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan ibadah haji.
Pada saat pelaksanaan ibadah haji, Mitra Perjalanan Ibadah Haji wajib menyediakan pelayanan yang berupa transportasi, akomodasi, pangan, kesehatan, dan penyelenggaraan ibadah. Selain itu, Mitra Perjalanan Ibadah Haji juga harus memperhatikan aspek-aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
Pendaftaran Jamaah Haji
Dalam UU No. 13 Tahun 2008, diatur bahwa pendaftaran jamaah haji dilakukan melalui sistem online yang terkoneksi dengan sistem pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah jamaah haji yang masuk ke Arab Saudi tidak melampaui kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, Mitra Perjalanan Ibadah Haji juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memiliki izin usaha perjalanan haji dan umrah, memiliki dana jaminan pelaksanaan perjalanan, dan memiliki asuransi kerugian jaminan penyelenggaraan.
Kesimpulan
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memiliki tujuan yang mulia untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji agar dapat berjalan lancar dan aman. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan ibadah haji dan Mitra Perjalanan Ibadah Haji harus memperhatikan aspek-aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jamaah. Oleh karena itu, penting bagi Mitra Perjalanan Ibadah Haji untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman.
